Informasi Mengenai Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2009

Pemerintah menaikkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara signifikan. Jumlahnya masih belum bisa menutup seluruh biaya operasional sekolah. Perlu andil Pemerintah Daerah agar sekolah gratis tidak mengorbankan mutu.

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP/sederajat. Pada tahun 2008 APK rata-rata telah mencapai 96,18%, sehingga program Wajib Belajar 9 tahun telah tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan pemerintah Indonesia dan bahkan target itu dapat dicapai 7 tahun lebih awal dibandingkan dengan komitmen internasional yang dideklarasikan di Dakar mengenai Education for All (EFA) tahun 2000 yang mewajibkan semua negara didunia harus menuntaskan Wajib Belajar 9 tahun paling lambat tahun 2015 nanti.

Buku Panduan BOS 2009 (Juknis) Download dan Lihat Disini

Pendoman BOS 2009 Donwnload dan Lihat Disini

Tambahan Pendoman BOS

Mulai tahun anggaran 2004 pemerintah pusat memberikan tambahan biaya operasional untuk SMP Terbuka (SMPT) melalui sistem “block-grant” yang disalurkan langsung ke rekening rutin sekolah. Sedangkan pada SMP reguler, sejak bulan Juli 2005 pemerintah memberikan bantuan dana dalam bentuk program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Mekanisme penyaluran dana BOS ke SMP reguler pada prinsipnya sama dengan dana “block-grant” untuk SMPT, yaitu langsung ke rekening sekolah.

Untuk lebih lengkapnya silahkan download disini

Berikut 5 Kebijakan BOS Depdiknas tahun 2009:

  1. Biaya satuan BOS, termasuk BOS Buku, per siswa/tahun mulai januari 2009 naik secara signifikan menjadi: SD dikota Rp 400 ribu, SD di kabupaten Rp 397 ribu, SMP di kota Rp 575 ribu, dan SMP di kabupaten Rp 570 ribu.
  2. Dengan kenaikan kesejahteraan guru PNS dan kenaikan BOS mulai januari 2009, semua SD dan SMP negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah, kecuali RSBI dan SBI.
  3. Pemda wajib mengendalikan pungutan biaya operasional di SD dan SMP swasta sehingga siswa miskin bebas dari pungutan tersebut dan tidak ada pungutan berlebihan kepada siswa mampu.
  4. Pemda wajib mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS tahun 2009 serta menyanksi pihak yang melanggar.
  5. Pemda wajib memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD bila BOS dari Depdiknas belum mencukupi.

Leave a Reply